#AksiBaik untuk Bangsa dalam rangka merayakan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan.

#AksiBaik untuk Bangsa dalam rangka merayakan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan.

Jakarta, 10 November 2020

Tulisan oleh: Rial Hayat, Relawan RuangDamai.id, Pegiat Lingkungan.

RuangDamai.id mengadakan kegiatan webinar yang bertajuk #AksiBaik untuk Bangsa dalam rangka merayakan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Seminar yang dibuat secara daring itu mengangkat isu mengenai perubahan perilaku anak muda terhadap perubahan iklim. Pembicara yang diajak juga dari kalangan pegiat isu lingkungan, Taufik D.S (Founder Komunitas Ciliwung Depok), Nathasi Fadhlin (Founder Semesta Mangi Lestari), dan Andi Pananrang (Community Officer #SayaPilihBumi dari National Geographic Indonesia).

Pembicara diajak bercerita tentang aktivitas dari komunitas mereka dan dampak apa yang berpengaruh terhadap perilaku anak muda saat ini. Diskusi dipandu oleh Rial Hayat, relawan RuangDamai.id dan seorang pegiat lingkungan juga. Taufik D.S, bercerita bahwa sungai Ciliwung merupakan tempat bermainnya saat kecil bersama teman-temannya, “banyak nostalgia masa kecil kalau kita bicara mengenai Ciliwung, dahulu kami (Taufik, dkk) sering bermain di Ciliwung dan mandi disana, namun kini sedih melihat Ciliwung yang semakin kotor”, tambahnya.

sumber Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8JR1vlv5ryE&feature=youtu.be

Sungai Ciliwung merupakan sungai yang membentang dari Selatan hingga Utara Jakarta itu kondisinya memang sangat memprihatinkan, dimana banyak sampah rumah tangga (sisa makanan, plastik, dll.) yang dibuang ke Ciliwung mengakibatkan Ciliwung semakin kotor. Perilaku manusia khususnya anak muda yang menjadikan Ciliwung sebagai tempat sampah belakang rumah membuat kondisi semakin parah ketika musim penghujan tiba.

Andi Pananrang menjelaskan bahwa setiap hari tak kurang 7-8 ton sampah per hari (sumber: KLHK) diangkut dari Ciliwung. Hal ini yang menurutnya harus kita ubah. Perilaku kita yang menjadikan Ciliwung sebagai halaman belakang harus kita ubah, kita harus jadikan Ciliwung halaman depan rumah kita sehingga kita menjaga dan melestarikan Ciliwung bagi genarasi yang akan datang. Andi juga menyebutkan bahwa kota-kota besar dunia itu menjadikan sungai sebagai masuknya peradaban dan jalur perdagangan, namun di kita belum sampai kesana, masih sedikit sungai-sungai kita yang manfaat dengan baik. “Kita harus mencontoh kota-kota modern dunia yang menjadikan sungai sebagai jalur masuk peradaban dan perdagangan” imbuhnya.

Gambar : Pencemaran Lingkungan

Disisi lain, Nathasi Fadhlin bercerita bahwa sampah juga menjadi kendala ketika mangrove yang mereka tanam mati karena banyaknya sampah yang melilit dan menutupi mangrove untuk bertumbuh dan berkembang.
Nathasi dan rekan-rekannya memang sering menanam mangrove di pesisir teluk Jakarta.
“Kami tanam mangrove, karena ekosistem mangrove besar manfaatnya selain menahan laju abrasi dan berkembang biaknya ikan, juga menyerap karbon lebih besar daripada pohon biasa di daratan”, cerita Nathasi.

Perilaku anak muda yang cenderung tak acuh pada lingkungan membuat aksi-aksi peduli lingkungan hanya sebagai ajang eksistensi sosial media bahkan pencitraan politik semata. Kita harus mulai merubah perilaku-perilaku tak baik kita agar generasi masa depan juga masih bisa merasakan apa yang kita nikmati saat ini. [ ]

Saatnya Memajukan Pendidikan di Papua

Saatnya Memajukan Pendidikan di Papua

YOHANES   SURYA
(Penasehat Ahli Menko Maritim dan Investasi, Pendidik)

Sekitar 18 tahun yang lalu, saya dan tim dari Surya Institute berkunjung ke Papua. Kami tertantang untuk mengorbitkan anak-anak Indonesia Timur ini.Waktu itu orang beranggapan bahwa anak Papua sangat tertinggal. Kami mengunjungi beberapa SMA di Jayapura dan mengadakan seleksi, memilih beberapa siswa untuk dilatih. Apa yang saya temukan? Ternyata anak Papua cerdas dan memiliki logika berpikir yang bagus, tidak seperti anggapan banyak orang.Para siswa di Papua tidak hanya memiliki kemampuan kognitif yang baik namun semangat dan tekun belajar dari pagi hingga larut malam.

Septinus George

Setelah 1-3 tahun dilatih, beberapa dari mereka mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Tahun 2004, Septinus George Saat meraih medali emas dalam lomba The First Step to Nobel Prize in Physics. Tahun 2005,Anike Boawire dari Serui  mengikuti jejak George Saa juga meraih medali emas dalam lomba tersebut. Tahun yang sama, Papua berhasil meraih peringkat 8 dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diadakan di Jakarta dengan merebut 2 medali emas.Satu medali emas diraih oleh Andrey Awoitauw dalam bidang Matematika SMP yang selama ini menjadi momok di Papua.Beberapa dari anak yang dilatih ini sekarang sudah berhasil meraih gelar doktor, salah satunya Yane Ansanay. Yane mendapat gelar Ph.D dalam bidang Fisika dari North Carolina State University pada tahun 2015.Yane adalah doktor Fisika wanita pertama dari Papua.Dan yang hebatnya kuliah Yane dibiayai oleh dirinya sebagai research assistant.

Kisah di Tolikara dan Wamena

Program pembinaan di Papua sempat terhenti 3 tahun lamanya, hingga pada tahun 2008 Jhon Tabo (Bupati Tolikara) mengundang kami untuk meninjau pendidikan di Tolikara.Saat itu kondisi pendidikan di Tolikara sangat tertinggal, terutama dalam kemampuan numerik. Siswa menggunakan batang lidi untuk menyelesaikan penjumlahan sederhana satu digit seperti 5 tambah 2. Dalam kunjungan itu, kami menyeleksi 5 siswa dan melatihnya di Tangerang.

Setelah 6 bulan pelatihan, kami uji anak-anak itu dengan soal ujian nasional Matematika SD. Hasilnya cukup bagus, mereka mendapat nilai sekitar 70. Kemudian, setelah satu tahun dilatih, anak-anak ini diikutkan ujian nasional di Jakarta. Hasilnya menggembirakan. Nilai Matematika mereka rata-rata diatas 90, bahkan ada yang dapat 100. Nilai mata pelajaran lainnya juga sangat baik dengan rata – rata nilai diatas 90 untuk IPA dan diatas 70 untuk Bahasa Indonesia.Setelah perjalanan itu, kami juga diminta untuk melatih 5 siswa dari Wamena.Salah satu siswa tersebut berasal dari Desa Kurulu yang seluruh penduduknya masih mengenakan koteka.Hasilnya sama. Prestasi yang diraih kelima siswa tersebuthampir mirip dengan hasil yang diperoleh siswa Tolikara.Darisini saya simpulkan bahwa tidak ada anak yang “bodoh”,mereka hanya belum dapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar.

Beberapa kabupaten lain di Papua juga meminta agar siswa-siswanya juga dilatih. Kami menyambut baik usulan itu. Kami meminta agar siswa yang dikirim merupakan yang paling tidak unggul dalam akademis atau dianggap paling “bodoh”. Ini tantangan bagi kami, sekaligus ingin membuktikan hipotesa saya sebelumnya. Dari Mimika, PT Freeport Indonesia mengirim 10 siswa yang salah satunya berusia hampir 12 tahun namun masih duduk di kelas 2 SD (4 tahun tidak naik kelas).Dan terbukti. Anak-anak yang dianggap “bodoh” ini ternyata adalah anak yang berbakat.Mereka tidak bodoh namun belum mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik.Begitu ketemu guru yang hebat, mereka menjadi luar biasa. Pelajar yang empat tahun tinggal kelas tersebut meraih juara ketiga lomba robotik nasional setelah dibina selama 2 tahun. Diantara pelajar–pelajar itu juga banyak yang menjadi juara dalam berbagai kompetisi. Berdasarkan pengalaman mengajar dan membina pelajar yang berasal dari Papua, saya melihat Papua membutuhkan guru yang baik dengan metode pengajaran yang tepat.

Source : Youtube/Dongeng Kita – APUSE | Lagu Daerah Papua | Budaya Indonesia

GASING

Papua perlu guru-guru yang berkualitas dan berdedikasi. Meskipun dapat berasal dari luar dan dalam Papua, namun opsi yang terbaik adalah guru lokal yang berasal dari Papua. Atas kebutuhan tersebut, kita perlu mendorong pelajardi wilayah Papua untuk menjadi guru. Guna mempercepat peningkatan kemampuan berhitung di seluruh Papua,guru perlu dibekali dengan cara mengajar yang GASING (Gampang, Asyik dan Menyenangkan) yang memungkinkan setiap siswa belajar secara mudah sehingga tidak ada alasan mereka tidak mampu atau tidak mengerti. Bila materi pelajaran disampaikan dengan mudah, maka siswa akan asyik dalam belajar.Siswa akan dengan senang hati  mengerjakan ratusan soal atau tugas-tugas yang diberikan ketika belajar menjadi sangat menyenangkan bila metode ini diterapkan disekolah-sekolah,maka pembelajaran 8 jam per hari bukanlah merupakan suatu masalah.

Belum lama ini kami bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Astra untuk melatih 18 guru dari 6 kabupaten (Kupang, Bogor, Lampung Selatan, Pacitan, Gunung Kidul, Bantul). Tiap guru masing-masing membawa 1 murid (kelas 4-5) yang dianggapnya “bodoh” di daerahnya. Guru-guru dilatih bagaimana mengajar secara GASING dengan fokus pada berhitung atau aritmatika (penjumlahan, pengurangan, perkalian,pembagian). Targetnya adalah, setiap anak mampu berhitung secara cepat (mencongak).  Setiap pagi selesai dilatih, guru mempraktekan apa yang dipelajarinya kepada anak didiknya. Awalnya orang pesimis, apa mungkin anak yang dikatakan ‘bodoh” ini bisa jadi pintar?  Namun selama 2 bulan, pengamat dari Yayasan Pendidikan Astra melaporkan bahwa anak-anak yang semula takut Matematika, kini sudah mahir berhitung dan sangat menyukai Matematika, bahkan beberapa dari mereka bercita-cita ingin jadi profesor di bidang Matematika. Anak-anak yang mewakili Kabupaten Kupang dalam Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi adalah anak-anak yang dilatih dengan metode GASING.

Poto : Anak-anak Papua

Berhitung

Berhitung adalah modal dasar untuk menguasai matematika dan pelajaran eksak lainnya seperti Fisika dan Kimia. Keberhasilan kami melatih anak-anak Papua sehingga menjadi juara berbagai lomba sains dan matematika, dimulai dengan keberhasilan melatih mereka menguasai berhitung. Mereka mencintai pelajaran sejak mengenal metode GASING.

Nah kembali sekarang, apakah kita mau membangun pendidikan di Papua? Saya pikir jalan yang paling mudah adalah mulai dengan Papua Pandai Berhitung. Setiap anak di Papua harus mampu berhitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian secara cepat. Kita buat seluruh anak Papua melek berhitung. Tidak butuh waktu lama untuk menguasai berhitung. Dibutuhkan waktu 2-3 bulan untuk setiap anak mampu berhitung dengan cepat.
Kita bisa mulai dalam situasi pandemi Covid–19 ini untuk meningkatkan kualitas guru di Papua melalui program Papua Pandai Berhitung dengan melatih beberapa guru dari setiap kabupaten di Papua melalui platform sosial media atau komunikasi digital seperti WA Group selama 2-3 bulan. Ini baru permulaan. Guru yang sudah dilatih kemudian dapat mengimbaskannya kepada guru-guru lain di daerahnya masing-masing. Disamping Papua Pandai Berhitung, Pemerintah di Papua perlu menyiapkan anak-anak asli Papua untuk menjadi guru-guru yang berkualitas. Guru-guru ini harus yang punya hati untuk kembali ke Papua dan membangun pendidikan di Papua. Untuk siswa dengan motivasi tinggi seperti Yane Ansanay (katakan 2 anak per kabupaten), Pemerintah perlu punya program khusus. Mereka bisa disiapkan selama 2-3 tahun sebelum dikirim ke universitas terbaik di dalam ataupun di luar negeri. Mereka inilah nanti yang akan membantu Pemerintah untuk membangun wilayah Papua.

Bila pemerintah pusat dan daerah berkomitmen menangani pendidikan di Papua, maka tidak ada yang tidak mungkin. Suatu saat pendidikan di Papua tidak kalah dengan pendidikan di provinsi lain di Indonesia. Kini sudah saatnya kita memajukan pendidikan di Papua seiring gebrakan pembangunan  untuk membuka  daerah terisolir yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.

Belantara Bernama Jakarta

Belantara Bernama Jakarta

ARMAN DHANI

Dijalanan ibu kota, pejalan kaki dianggap golongan manusia kasta terendah. Berjalan kaki dari kantor untuk pulang ke rumah bisa disebut perkara bertahan hidup. Trotoar tidak akan melindungi kita dari klaskson motor, sopir mabuk, dan warung yang bertengger di bahu jalan. Pilihannya sederhana, lihai bertahan hidup dengan awas pada lingkungan atau merengang nyawa ditabrak.

Pejalan kaki adalah paria. Mereka sering disisihkan, ditindas, diasingkan, dan dipinggirkan keberadaannya. Jalanan di Jakarta tidak memberi ruang gerak bagi mereka. Trotoar adalah ekosistem semu tempat pejalan kaki yang kini mesti berhati-hati. Di atasnya, deretan warung kaki lima, dan parkir dadakan. Tak ada kemuliaan yang bisa didapat dari berjalan kaki di Jakarta selain terik panas, debu, dan sesekali cipratan air dari genangan jalan.

Padahal pejalan kaki adalah pembaharu, pionir yang membentuk sejarah dunia. Dalam buku memukau berjudul “Wanderlust: A History of Walking” susunan Rebeca Solnit, terungkap bahwa peradaban manusia terbentuk dari pejalan kaki. Ia bercerita tentang bagaimana hal pertama yang dilakukan prajurit Romawi sesudah penaklukan adalah membanggun Pavement, sebuah jalan dengan kebanggaan yang melintang dari jantung kekaisaran Romawi hingga ke daerah jajahan.

Solnit bercerita dengan kekayaan referensi yang mengagumkan akan bagaimana para pejalan kaki mewariskan kemajuan. Para pejalan kaki sejatinya telah melahirkan bangsa-bangsa bari dengan keunikan kebudayaan masing-masing. Sebelum pencipta roda, manusia hanya mengenal jalan kaki dan angkutan hewan untuk melakukan perpindahan ruang. Di sana, interaksi manusia melahirkan kabilah-kabilah dan persekutuan.

Hari ini semua berubah. Menakutkan melihat bagaimana bangsa ini begitu pemalas. Kita menggunakan mesin untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Polutan dipeluk dan diakrabi sedemikian rupa sebagai efek- apa boleh buat dari kemalasan yang terlalu. Barangkali kendaraan diciptakan untuk memberikan para manusianya kenikmatan sesaat. Jelajah ruang menjadi egois dan mementingakan diri sendiri di jalanan.

Menemukan kebaikan di jalan raya di Jakarta sama susahnya mencari kerja nyata. Para Neanderthal yang menggunakan motor bisa kita lihat melawan arus dalam jalan layang satu arah. Bergerombol dan terowongan jalan saat hujan, menerobos lampu pertunjuk lalu lintas, dan bergerak semaunya dalam jalan yang macet. Tapi kita tahu, kita perlu memaafkan mereka. Manusia dengan otak yang tidak berkembang ini hanya korban dari sebuah sistem yang keji.

Perkara menyeberang jalan di Jakarta bisa jadi adalah perkara bertaruh nyawa. Keengganan mengalah yang menjangkiti kaum dungu bermotor. Jalanan telah menjadi rimba siapa yang gesit ia yang didepan, siapa yang cepat ia akan berkuasa. Kedengilan semacam ini telah melahirkan pribadi-pribadi fasih, ogah mau tahu, egois, dan keras. Entah berapa orang korban dari sebuah sistem yang keji. Menerobos, meyerempet, dan menabrak kendaraan lain demi obsesi sampai cepat ke tujuan mereka.

Video Pejalan Kaki Bertaruuh nyawa dijalanan
Source : Youtube/ KLA Indonesia

Palang besi pembatas, peninggi trotoar, dan polisi tidur adalah bukti kegagalan peradaban. Karena kita tahu tanpa ha-hal itu tadi pengguna motor bisa lebih biadab dari sebuah rezim. Kebut-kebutan di dalam kompleks perumahan, menaiki jembatan penyebrangan, sampai dengan menguasai trotoar untuk memotong kemacetan. Mereka adalah orang yang tak mau ambil pusing dengan kepentingan orang lain dan dengan egois memuaskan kepentingan sendiri.

Apa yang menyababkan semua ini? Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tidak pernah manusiawi. Pada awal 2012 saja, ada permohonan 1.557.418 surat kendaraan baru, baik mobil ataupun motor. Sementara jumlah kendaraan yang ada dijalanan pada tahun 2012 ada 14.618.313, dengan pertumbuhan kendaraan baru lebih dari 10% per tahun. Sementara jumlah jalan yang dilebarkan ataupun baru dibuat, jumlahnya hanya naik1,3%.

Menurut data Sub Dinas Bina Program Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, panjang  jalan di Jakartaadalah 6.543 Kilometer(2010), 6.866 Kilometer (2011), dan 6.955 Kilometer (2012). Sementara pertumbuhan trotoar untuk pejalan kaki hampir tidak ada. Pejalan kaki tak pernah menjadi prioritas dalam pembangunan jalan. Tata ruang selalu berpihak pada roda-roda dari pada telapak kaki manusia.

Data-data itu hanya statistik, dan statistik tak pernah lebih baik dari pada khotbah agamawan. Mereka hanya menawarkan fakta, tapi tidak pernah memberi solusi. Setiap manusia yang menggunakan kendaraan tak pernah sadar bahwa mereka adalah bagian dari masalah. Melintas budak yang gagal memahami ruang dan fungsi kendaraan telah menjadikan kendaraan sebagai otoritas yang banal. Bahwa mereka menunggangi mesin lebih jemawa dan berkuasa dari yang berjalan kaki.

Lantas apa yang dimiliki oleh para pejalan kaki tiap kali kebijakan berpihak pada pengendara? Selain kesabaran dan kekebalan untuk tidak mau menyerah, para pejalan kaki tak memiliki apa-apa. Kita tentu ingat bagaimana perjuangan heroik seorang ibu berjilbab yang melawan para pengendara motor tahun 2009 lalu. Ibu ini harus berurusan dengan oknumyang tidak punya pikiran dengan kecerdasaan di bawah rata-rata. Memberikan argumen, pemahaman, dan kata-kata yang dibalas dengan klakson dan deru gas.

Kita tidak bisa menyalahkan makhluk serupa manusia yang  nekat mengendarai motor di jembatan penyebrangan. Mereka adalah subspecies dengan kapasitas otak yang tidak lebih baik dari manusia gua. Berdebat  dengan mereka hanya akan melahirkan baku pukul dan debat kusir. Satu-satunya carauntuk beradabkan pengguna jalan bebal tadi adalah dengan peluru pistol lebaran. Hehehehe. Tapi tentu itu akan membuang uang kita bukan? So, tegur dan memaafkan lebih bijak.Terima kasih untuk kalian para pembaca artikel ini.Sehat dan bahagia selalu.

Terkikisnya Kehidupan Yang Nyaman Akibat Intoleransi

Terkikisnya Kehidupan Yang Nyaman Akibat Intoleransi

Fany fachri Rhamadan

Hidup dengan tenang, nyaman, dan sejahtera serta bebas dari segala ancaman apapun, merupakan harapan setiap warga negara termasuk di Indonesia. Hal ini juga telah diatur dalam UUD 1945 mengenai HAM yang negara wajib menjamin kelangsungan hidup rakyatnya.

Negara memang akan menjamin warganya untuk dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera. Namun, masyarakat tak bisa hanya sekedar menuntut tanpa melakukan kewajiban mereka dalam hidup bermasyarakat, seperti bersikap baik terhadap sesama dan tentunya hidup dengan azas saling tolong menolong.

Namun, beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia banyak disuguhkan berbagai macam aksi yang menimbulkan keresahan dan tentu hal ini menimbulkan ketidaknyaman. Salah satu diantaranya ialah sikap intoleran antar umat beragama dan aksi teror yang kian hari semakin menjamur di negeri ini.

Sebenarnya, baik sikap intoleran maupun aksi-aksi teror sama-sama memiliki dampak yang berbahaya untuk kelangsungan hidup di dalam masyarakat. Sebagai contoh, sikap intoleran kita terhadap pemeluk agama lain dapat menimbulkan perpecahan yang dapat meruntuhkan rasa persatuan antar sesama warga negara.

Aksi teror pun tak luput dari efek buruk yang ditimbulkan, seperti korban jiwa yang tak sedikit, memberikan citra buruk negara kita terhadap negara lain, dan tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Jangan  Budayakan Sikap Intoleran 

Intoleransi merupakan sifat kebalikan dari toleransi. Sementara, kata Intoleransi  sendiri mengambil kata dasar toleran yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada arti bersikap menenggang, menghargai pendirian, pandangan kepercayaan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri.

Tercatat sepanjang kurun waktu 2014, 2015, dan 2016 terjadi peningkatan kasus intoleransi di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh KBB Komnas HAM Jayadi Damanik. Berikut ilustrasi data nya.

Dan jangan lupa, salah satu yang cukup viral selain kasus dugaan penistaan agama oleh pejabat publik, aksi intoleransi di Tolikara Papua tahun 2017, yakni masjid yang digunakan umat muslim untuk shalat ied dibakar oleh umat nasrani. Yang kemudian pada saat itu sempat membuat kegaduhan.

Tak hanya akan semakin mengikis  kehidupan yang nyaman dan tenteram, Salah satu dampak dari sikap intoleran ialah akan semakin pudarnya ciri khas masyarakat kita yakni, keramah tamahannya yang menjadi nilai plus bangsa kita dari negara lain.

Apabila hal ini terus berlanjut bukan tak mungkin sikap intoleran akan menjadi suatu budaya yang  tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Aksi Teror, Apa Bagusnya?

“DUAR!!!! DUAR!!!”…. Mungkin begitulah kiranya, suara ledakan bom yang semakin lama semakin sering terdengar di telinga masyarakat kita. Hal ini merujuk kepada data kepolisisan, pada kasus terorisme yang sebelumnya tahun 2016 berjumlah 163 tersangka, dan meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 172 tersangka. Mari kita lihat beberapa data kasus aksi teror di tahun 2017 yang dikutip dari laman nasional.Tempo.co.

Dari data yang dipaparkan, bisa dilihat lebih dari separuh kasus tersebut terjadi di pulau jawa.

Mengapa di pulau jawa? Hal ini tentu beralasan. Kapolri Tito Karnavian pada orasi ilmiahnya di PTIK, menyatakan bahwa “ Pulau jawa yang dihuni oleh 140 juta penduduk, menjadi sasaran empuk para teroris untuk  melakukan program cuci otak oleh kelompoknya.” 

Hal ini berdasarkan sensus penduduk terakhir yakni tahun 2010 oleh Badan Pusat Statisitik yang menyebutkan bahwa pulau jawa dihuni sekitar 57,5% penduduk di Indonesia.

Apabila aksi ini kian sering terjadi, tentunya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan membuat hidup mereka menjadi merasa tidak nyaman serta terancam.

Dan tidak melulu bersenjatakan bom, para pelaku memiliki alternatif  lain dalam melaksanakan aksi teror tersebut seperti, penggunaan pistol dan senjata tajam untuk melancarkan aksinya.

Lalu, apa tujuan dari aksi teror tersebut? Merujuk kepada undang-undang  Nomor 15 tahun 2003, Terorisme merupakan tindakan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas yang menimbulkan korban yang bersifat massal. Hal ini dilakukan baik perorangan atau pun secara kelompok. 

Adapun kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan politik merupakan faktor-faktor seseorang tergerak untuk melakukan aksi teror tersebut, menurut Khoirul Ghozali yang dulunya merupakan seorang terpidana kasus perampokan Bank CIMB Niaga.

Dampak yang timbul dari aksi-aksi tersebut apabila terus terulang, tentu tak hanya sekedar meresahkan masyarakat semata namun, ada dampak yang lebih dahsyat yang akan di terima yakni ;

  • Menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit.
  • Menandakan kinerja pihak berwajib masih belum sigap dalam menghadapi aksi teror tersebut.
  • Menambah citra buruk Indonesia di mata dunia (Selain kasus korupsi yang tak kunjung usai).
  • Akan timbulya kelompok-kelompok “radikal” lainnya apabila hal ini semakin sering terulang.
  • Negara Indonesia dapat menjadi tempat bersarang nya kelompok-kelompok radikal.
  • Paham radikal akan semakin meluas.

Dari uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa aksi-aksi teror dalam bentuk apapun tak ada dampak baiknya bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, karena jelas  melanggar HAM sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah baik mencegah dan  menuntas habis aksi-aksi tersebut.

Lalu, Bagaimana Ciptakan Lingkungan Hidup Yang Nyaman Tanpa Sikap Intoleran dan bebas dari Ancaman Apapun?

Kita semua tahu Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keberagaman baik bahasa, suku, dan agamanya. Tentu masyarakat harus menjaga keberagaman tersebut agar tidak hilang begitu saja.

Namun, hidup dengan dikelilingi banyak sekali keberagaman merupakan tantangan tersendiri karena harus membaur dengan berbagai macam kultur budaya yang ada.

Maka dari itu untuk dapat hidup dengan rukun, nyaman, dan sejahtera dalam keberagaman yang ada, sikap toleransi antar sesama dan tak menyebarkan ketakutan atau ancaman apapun sangat penting untuk di terapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Berikut hal-hal yang bisa di lakukan untuk mewujudkannya :

Pertama, Mendekatkan lagi diri dengan sang pencipta. Hal ini akan membentuk emosional yang baik untuk diri kita.

Kedua, Sadari setiap tindakan baik perbuatan maupun perkataan, ada hukum yang mengatur kedua hal tersebut.

Ketiga, Hidup lah dengan azas gotong royong, jangan memetingkan ego masing-masing.

Keempat, Saling menghargai antar sesama warga negara.

Kelima, Hindari kelompok-kelompok yang terindikasi memiliki paham radikal (Pihak yang berwenang tentu memiliki data-datanya).

Keenam, Jangan ciptakan lagi ideologi baru, karena ideologi pancasila sudah sangat sesuai dengan karakter masyarakat bangsa Indonesia.

Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kita sebagai warga negara yang baik mampu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Jadilah warga negara yang tak hanya cerdas secara intelektual, namun juga secara emosional agar terciptanya kehidupan yang nyaman dan sejahtera di tengah-tengah keberagaman yang ada.

Ketahuilah, baik sikap intoleran kita terhadap individu atau kelompok lain maupun memberikan ancaman rasa takut kepada siapapun tak akan menguntungkan siapa-siapa.

Negara (Tanpa) Agama

Negara (Tanpa) Agama

Agama adalah nafas hidup hampir seluruh penduduk bumi. Berdasarkan data The World Factbook CIA 2012, sekitar 90% penduduk dunia adalah pemeluk agama.

Begitu juga dengan di Indonesia. Agama ada di setiap sendi kehidupan, dari rumah hingga ke gedung-gedung pemerintah, menjadi urat nadinya, penentu benar dan salah.Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Amerika, saya bertanya-tanya ketika mengetahui bahwa di sini, antara negara dan agama, dipisah. Kasarnya, negara tidak bisa ikut campur soal agama warganya dan agama tidak bisa pula mengatur negara. Yang ada di pikiran saya ketika itu, pasti bobrok sekali moral bangsa Amerika ini. Pasti agama-agama minoritas, termasuk Islam, sangat tertindas di sini. Namun, saya keliru.

\

Konstitusi Tanpa Tuhan & Agama

Jika dilihat dari demografi semata, Amerika bisa disebut sebagai negara relijius. Berdasarkan American Religious Identification Survey (ARIS), sekitar 80% warganya adalah pemeluk agama, dengan 76% di antaranya adalah pemeluk berbagai aliran Kristen Protestan (51%), serta Katolik (25%). Sementara sisa 4% nya terdiri dari Yahudi (1.2%), Budha dan berbagai agama dari Asia (0.9%), Islam (0.6%), serta agama-agama lainnya (1.3%).

image

Namun, cukup mengejutkan ketika mengetahui tidak ada satu pun kata “Tuhan” atau “Jesus” di konstitusi Amerika, yang merupakan hukum tertinggi negara. Kata “agama” hanya muncul sekali, itu pun sebagai penegas bahwa untuk menjadi anggota Kongres atau pejabat publik seperti walikota, gubernur dan lain sebagainya, tidak boleh menjadikan agama sebagai persyaratan.

Menarik untuk membayangkan bagaimana Bapak-bapak Bangsa Amerika merancang konstitusi, lebih dari dua abad lalu. Meskipun sebagian besar mereka diyakini memiliki kepercayaan sama, yaitu Kristen, mereka berasal dari aliran dan sekte berbeda, dengan gaya peribadatan yang berbeda pula. Para penyusun konstitusi ini ingin memastikan, nantinya tidak ada satu agama atau aliran pun yang mengontrol pemerintah.

image

Pemisahan negara dan agama diperkuat oleh surat balasan Presiden Thomas Jefferson kepada Gereja Danbury Baptist yang merupakan aliran Kristen minoritas di Connecticut, pada tahun 1802. Mereka merasa kebebasan beragama yang dinikmati saat itu, tidaklah abadi, melainkan hanya hadiah basa-basi dari pemerintah negara bagian belaka. Namun, Jefferson menegaskan :

“Kita sama-sama percaya bahwa agama adalah urusan yang sangat pribadi antara manusia dan Tuhannya. Sehingga para wakil rakyat tidak boleh membuat undang-undang yang mengatur tentang keberadaan agama atau melarang kebebasan beragama. Ini berujung pada adanya dinding pemisah antara negara dan agama.”

Apa pengaruhnya?

Dengan penegasan Jefferson, di Amerika siapa pun berhak memeluk agama dan kepercayaan apapun yang diyakininya atau tidak memeluk agama sama sekali. Siapapun tidak bisa memaksa atau melarang orang lain untuk beragama atau beribadah.

Dari segi pemerintahan, tidak ada Kementerian Agama di Amerika. Agama juga tidak pernah ditanyakan dan dicantumkan pada kartu identitas, misalnya KTP, karena dinilai sebagai privacy. Anggaran negara juga tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan agama. Jadi, jika ada pembangunan gereja, mesjid atau sinagog, serta berbagai acara keagamaan, pemerintah tidak boleh mendanainya. Pemerintah harus netral.

image

Selain itu, Konstitusi Pemisahan Negara dan Agama melarang pemasangan patung dan simbol keagamaan di kantor-kantor pemerintah. Meskipun begitu, individu atau tempat ibadah tetap boleh memasangnya di rumah/gedung atau di halaman mereka. Sementara, pemasangan simbol agama di tempat umum, dinilai ilegal.

image

Misalnya, akhir Desember lalu Pengadilan Federal Amerika memutuskan untuk memindahkan Mount Soledad Cross, sebuah salib setinggi hampir 13 meter dari Gunung Soledad, San Diego, California, yang semula didirikan sebagai monumen peringatan untuk veteran Perang Korea. Keputusan ini diambil setelah kontroversi terus memanas, terutama dari kelompok Ateis, yang menilai pemasangan salib di tempat umum menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kelompok tertentu.

Saya tambah terkejut ketika mengetahui ternyata agama tidak diajarkan di sekolah negeri di Amerika. Bahkan, memaksa untuk berdoa atau beribadah bersama di sekolah, dianggap mencederai hak asasi siswa yang tidak ingin melakukannya atau yang meyakini cara lain untuk beribadah.

Semua ini didasarkan pada fakta bahwa 90% anak Amerika menuntut ilmu di sekolah negeri. Mereka berasal dari keluarga dengan latarbelakang agama dan kepercayaan yang berbeda. Tidak ikut serta mengatur pendidikan agama, adalah salah satu cara yang bisa dilakukan sekolah untuk menghormati agama dan kepercayaan setiap anak, serta melindungi hak orang tuanya.

Sulitkah Beribadah?

Meskipun terdapat tembok pemisah antara negara dan agama, di sisi lain, kebebasan beragama sangat dijunjung. Pelajaran agama bisa didapat dengan bebas di berbagai tempat ibadah. Tidak sedikit pula orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah swasta berbasis agama, seperti sekolah Katolik, Yahudi atau Islam.

Nilai-nilai agama juga bisa diperoleh dari berbagai organisasi. Misalnya, untuk Muslim Indonesia di Washington, D.C. Area, bisa belajar tentang Islam, belajar mengaji, melaksanakan Sholat berjamaah, atau ikut pesantren kilat saat bulan Ramadan, bersama organisasi IMAAM (Indonesian Muslim Association in America) yang telah berdiri sejak lebih dari 20 tahun lalu.

image
image

Karena kebebasan beragama ini pula, pegawai negeri Amerika, bahkan tetap bisa beribadah di kantornya. Di kantor VOA Indonesian Service di Washington, D.C. yang merupakan instansi pemerintah Amerika, terdapat Mushola tempat para karyawan Muslim beribadah.

Mushola ini dulunya adalah gudang, yang kemudian disepakati untuk dijadikan tempat Sholat. Para karyawan Indonesia kemudian memasang karpet dan sajadah di ruang ini. Selain itu, setiap Jumat-nya, karyawan Muslim dari seluruh servis bahasa juga bisa menggunakan aula kantor VOA sebagai tempat pelaksanaan Sholat Jumat bersama. Saat perayaan Idul Fitri, karyawan juga dipersilahkan untuk cuti atau masuk setengah hari agar bisa melaksanakan Sholat Ied paginya.

image

Siswa sekolah negeri juga dibolehkan untuk beribadah di sekolah. Misalnya saja, jika diminta, guru-guru SMA di Negara Bagian Virginia dan Maryland, selalu memberi izin kepada siswa Indonesia untuk Sholat Dzuhur atau Ashar di sekolah, bahkan saat proses belajar-mengajar berlangsung. Mereka Sholat di ruangan yang tidak terpakai atau perpustakaan sekolah. Tidak hanya itu, saat bulan Ramadan mereka dipersilahkan untuk tidak mengikuti kelas olahraga.

Intinya, asal dilaksanakan individu atau kelompok secara sukarela, tanpa paksaan, tidak membahayakan orang lain, serta tidak dibiayai dan tidak diatur oleh negara, kegiatan agama di instansi pemerintah, dipersilahkan.

Orang sini (Amerika) mah, gak akan berani melarang-larang orang beribadah,” kata seorang Ibu asal Indonesia yang telah lebih dari 15 tahun tinggal di Amerika dan mempunyai dua anak yang bersekolah di Virginia.

Kisah Semu Terpinggirkannya Islam

Sejak kecil saya sering mendengar betapa Amerika disebut sebagai negara yang membenci Islam. Apapun akan dilakukan negara ini untuk meruntuhkan Islam. Siapapun yang datang akan dicuci otaknya dan dijadikan kafir. Namun, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan sudah nyaris setahun menghirup udara Amerika, saya tidak bisa membuktikan tuduhan itu. Yang terjadi justru sebaliknya.

Setelah tragedi 11 September, Islam, yang merupakan minoritas, justru menjadi agama yang paling pesat perkembangannya di Amerika. Berdasarkan Association of Religious Data Archives, sepuluh tahun sejak tragedi yang menewaskan lebih dari tiga ribu orang tersebut, jumlah pemeluk Islam di Amerika meningkat 66%, dari 1.5 juta pada tahun 2001 menjadi 2.6 juta orang tahun 2011 lalu. Kemana pun pergi, mulai dari New York, Los Angeles, Miami, bahkan Las Vegas, Muslim dan perempuan berhijab bukan hal yang janggal untuk ditemui.

image


Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri tragedi 11 September sempat menyulut sentimen negatif terhadap Islam.

Misalnya rencana pembakaran Al-Quran oleh Pastur Terry Jones di Florida, pada peringatan sembilan tahun serangan 11 September, 2010 silam. Secara hukum, dia dilindungi hak kebebasan dalam berekspresi. Namun, meski antara negara dan agama dipisah, sebelum Terry melaksanakan aksinya, pemerintah tetap memberi himbauan.

Menteri Luar Negeri saat itu, Hillary Clinton, menyayangkan aksi Terry yang disebutnya sebagai penghinaan yang memalukan. Presiden Barack Obama bahkan menegaskan rencana Terry bisa menyulut kekerasan di berbagai penjuru dunia. Alhasil, sang Pastur mengurungkan niatnya.

image


April 2013, Terry ditahan dengan tuduhan membawa bahan bakar dan senjata api secara tidak sah di tempat umum, saat berencana membakar 2998 Al-Quran, jumlah yang sama dengan korban tragedi 11 September. Walaupun bebas berekspresi, jika berpotensi mengganggu keamanan dan berujung kriminal, aparat berhak menindak.

Kontroversi juga sempat menyelimuti pembangunan Islamic Community Center, dua blok dari bekas tempat berdirinya World Trade Center, beberapa waktu lalu. Sebagian besar pihak yang kontra, tidak mempermasalahkan Islam dan kegiatan agama yang akan dilakukan di sana. Mereka mempermasalahkan pemilihan lokasi yang dinilai kurang sensitif terhadap keluarga korban. Mengapa harus sangat dekat dengan Ground Zero?

Namun, kontroversi hanyalah kontroversi. Pemikiran bebas diutarakan. Meskipun tahun 2010 unjuk rasa penolakan terus terjadi, pembentukan Islamic Community Center tetap berlanjut karena hukum melindunginya, melindungi kebebasan beragama. Apalagi Presiden Obama menegaskan :

Adanya hak bagi siapapun untuk membangun tempat ibadah di properti milik pribadi di lower Manhattan.”

Alhasil, September 2011 lalu, pusat komunitas Muslim yang kontroversial tersebut telah menyelenggarakan acara besar perdananya, yaitu pameran foto anak-anak dari berbagai penjuru dunia.

image

Ketika berkunjung ke New York beberapa waktu lalu, saya sempat mendatangi Islamic Center tersebut. Lantai dasar, yang merupakan lokasi utama berbagai aktivitas, terdiri dari dua bagian ; ruang bercat putih tempat sejumlah kegiatan budaya dilaksanakan, serta ruang Sholat yang bisa menampung lebih dari 250 jamaah. Sementara, tempat Wudhu terdapat di basement. Meskipun tidak banyak, siang itu saya melihat Muslim dari berbagai ras berdatangan dan melaksanakan Sholat Dzuhur berjamaah.

image
image
image

Berkembangnya Islam di Amerika juga bisa dilihat dari keberadaan Mesjid. Saat berkunjung ke berbagai negara bagian di Amerika, saya selalu bisa menemukan Mesjid atau setidaknya Mushola. Ini sejalan dengan hasil penelitian Hartford Institute of Religion Research tahun 2011 yang menyatakan sejak tahun 2000, jumlah Mesjid di Amerika naik 74%. Setidaknya terdapat 900 mesjid baru dengan total lebih dari 2100 Mesjid di Amerika. Sebagian besar terletak di kota besar.

Namun, seiring bertambahnya warga yang hidup di daerah pinggiran kota, keberadaan Mesjid juga semakin menyebar. Salah satunya, sedang diusahakan oleh Pak Kustim Wibowo, seorang dosen asal Indonesia di Indiana University, Pennsylvania. Lahan untuk Mesjid seluas 6.000 meter persegi seharga $48.000, diperoleh Pak Kustim dan rekan-rekannya tanpa masalah. Kini mereka sedang mengumpulkan dana agar rumah ibadah tersebut dapat segera dibangun.

image

Yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan adalah hal serupa, bahkan terjadi di negara bagian paling relijius di Amerika, dengan 60% penduduknya beragama Mormon, yaitu Utah. Setidaknya terdapat 5 Mesjid di ibukota Utah, Salt Lake City, yang dikelilingi lekuk-lekuk cantiknya pegunungan.

Saya semakin tersentuh mendengar cerita Pak Heru Hendarto, lelaki asal Indonesia yang menjadi tokoh masyarakat Asia di Salt Lake City. Ketika menjadi Presiden Muslim Student Organization (MSO) di University of Utah (U of U) tahun 1997-1999 silam, Ia menuliskan keluhannya di jurnal mahasiswa tentang kesulitan mahasiswa Muslim mendapatkan ruangan untuk Sholat Jumat. Padahal saat itu organisasi Kristen, Mormon, Yahudi bahkan Budha, mendapat perhatian kampus.

Membaca tulisan tersebut, Presiden U of U dan Ketua Senat langsung memanggil Pak Heru untuk menanyakan apa yang bisa dibantu. Setelahnya, setiap Jumat, satu ruang kuliah, sepanjang tahun disediakan khusus untuk MSO.

image

Di sini masalah agama bagus kok. Orang tidak mau ada isu soal diskriminasi agama. Salah satu Mesjid di Salt Lake City, tanahnya bahkan disumbangkan oleh Gubernur Utah.” Ujar Pak Heru. Saya hanya bisa terdiam.

Bahkan, Ahmadiyah yang mendapat diskriminasi di Indonesia, berkembang pesat di Amerika. Di Mesjid mereka yang megah di Silver Spring, Maryland, saya terenyuh melihat bagaimana para jamaah bisa bersujud tanpa mendengar hujatan, tanpa disergap ketakutan.

image
image

“Di berbagai tempat di dunia, kami tidak dianggap. Namun di sini, hak dasar kemanusiaan kami untuk mempraktikkan agama, tidak pernah direbut,” ungkap Wakil Presiden Komunitas Ahmadiyah Amerika, Naseem Mahdi dengan suara bergetar. Saya terenyuh dengan berbagai fakta, malu terhadap stigma semu yang pernah saya yakini tentang Amerika.

Ironi Negeri di Jantung Khatulistiwa

Awal 2014, saya menelpon orang tua di kampung halaman di Sumatera. Pembicaraan kami santai seperti biasa sampai ayah saya bercerita tentang berita yang baru dibacanya di koran : Wali Kota membatalkan rencana pembangunan sebuah rumah sakit dan sekolah di Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu alasan utamanya adalah karena protes warga bahwa proyek yang direncanakan Pemkot bersama sebuah grup konglomerasi besar yang berasal dari etnis dan agama minoritas tersebut, nantinya dikhawatirkan masyarakat, akan merusak akidah mereka. Hati saya mencelos mendengarnya.

Di saat percakapan dengan ayah terus berlanjut, ingatan saya terbang secepat kilat, kembali ke beberapa penugasan liputan sebelum berangkat ke Amerika. Saya masih ingat berada di dalam sebuah Mesjid milik jamaah Ahmadiyah di Sindang Barang, Bogor, Jawa Barat. Satu-satunya Mesjid yang menerima saya dan tim liputan, setelah seharian ditolak berbagai komunitas Ahmadiyah di Bogor karena mereka ketakutan, kedatangan kami untuk meliput dampak konflik komunal di tanah air, akan memicu kemarahan warga. Di dalam Mesjid yang pernah disegel Pemkot Bogor dan tidak lagi memiliki plang nama itu, para jamaah mengungkapkan harapan mereka, yang semuanya hampir sama : keamanan, ketentraman dan kebebasan dalam beribadah.

image
image

Teriakan puluhan orang di tanggal 25 Desember 2011, juga kembali terngiang di telinga. Mereka menghadang puluhan jemaat GKI Yasmin, Bogor, yang sedang menuju Gereja untuk melaksanakan Misa Natal.

Pagi itu, ratusan aparat kepolisian memblokade setiap jalan untuk menuju Gereja GKI Yasmin, yang izinnya telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Puluhan orang yang tadi berteriak-teriak, lalu menyebut-nyebut nama Tuhan sambil mengusir para Jemaat menjauh dari barikade polisi, yang tentunya tidak akan bisa dilewati. Tercekat rasanya mengingat kejadian itu.

Memori peristiwa-peristiwa serupa terus berganti di benak, bagai roll-film yang diproyeksikan ke layar bioskop: Pembakaran rumah dan penyerangan terhadap kelompok Islam Syiah di Sampang, Madura, Agustus 2012, Penyegelan, penutupan dan bahkan pembongkaran berbagai Gereja di tanah air dengan dalih tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Penyerangan yang mengakibatkan tewasnya tiga penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Bogor, Februari 2011, dan masih banyak kejadian menyedihkan lainnya.

image

Ironis sekali, ternyata di negara saya sendiri lah, di tempat yang mengakarkan berbagai sisi kehidupan pada agama, dengan Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai bagian ideologinya, dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusinya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, serta Kementerian Agama untuk membina kerukunan umatnya, toleransi dan bahkan kebebasan untuk menjalankan agama, justru masih menjadi barang mewah yang sulit didapatkan.

Pemerintah seakan menjadi wakil dan milik kelompok mayoritas, yang bergerak dengan pemikiran mayoritas pula. Minoritas dilihatnya menakutkan, dianggap sebagai kelompok pendosa yang layak dibasmi karena dinilai menjadi racun pengancam keberadaan mayoritas.

Saya malu, karena saya sendiri pernah tumbuh dengan pemikiran itu. Saya tumbuh melihat orang dengan agama berbeda sebagai makhluk asing yang sewaktu-waktu bisa mencelakakan, sehingga kewaspadaan dan jarak harus tetap dijaga.

Apakah ini karena saya dan banyak dari kita dididik sedari kecil, di berbagai tempat pendidikan, ditanamkan pemikiran yang kemudian larut di alam bawah sadar bahwa hanya kita lah yang benar, agama kita lah yang paling benar, sementara agama berbeda itu salah, menyesatkan dan tidak dapat diterima?

Memang, itulah kepercayaan. Namun, apakah ini membuat kita terlena, larut memaknai agama sebatas betapa benarnya keyakinan kita dan betapa salahnya keyakinan yang berbeda? Bukankah di mata orang dengan keyakinan berbeda, keyakinan kita lah yang salah dan mereka lah yang benar?

Mengapa kita menggunakan fakta mayoritas kita untuk mendiskriminasi mereka dan merebut hak mereka? Mengapa kita tidak bisa menerima perbedaan ini dan menjadikan agama urusan paling pribadi antara individu dengan Tuhan, tanpa perlu memperdebatkannya, tanpa perlu menyakiti orang lain?

Memang tidak pantas untuk membanding-bandingkan Indonesia dengan Amerika. Masing-masing punya catatan baik dan buruk tentang toleransi beragama. Apalagi saya baru tinggal setahun di sini. Masih sangat banyak hal yang belum saya lihat, tempat yang belum saya kunjungi.

Namun, sebagai orang yang tumbuh di tanah air dengan stigma betapa kejamnya Amerika memperlakukan orang-orang beragama minoritas, betapa Amerika kerap dituding akan akal busuk dan kekafirannya, saya merasa perlu untuk menyampaikan bahwa apa yang saya lihat dan rasakan selama ini di Amerika, justru sebaliknya, toleransi lah yang ada, tepa selira lah yang terasa.

Menjadi pemeluk agama minoritas, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak dihargai. Mayoritas bukan berarti berkuasa untuk menindas.

Ironis, ini bukan terjadi di sebuah negara di jantung khatulistiwa, yang menjadikan agama sebagai akar hidupnya. Ini justru terjadi di sebuah negara yang seakan agama dibungkam tapi sebenarnya dimerdekakan, di sebuah negara yang moralnya kerap dipandang sebelah mata, di sebuah negara yang seakan hidup tanpa agama. ()

P.S. Terima kasih kepada Nia Iman-Santoso, Indah Tandra, Heru Hendarto dan berbagai pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu, atas bantuan dan kontribusinya yang luar biasa untuk tulisan ini.

Rafki Hidayat

Twitter : @RafkiHidayat

Email : rhidayat@voanews.com

Memahami Definisi Kekerasan Seksual pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Memahami Definisi Kekerasan Seksual pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Ghivo Pratama

Gambar : Pro Kontra RUU PKS

Pada bulan Januari 2020, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk ke dalam daftar program legalisasi nasional (prolegnas)

[1] tahun2020-2024. Menariknya, website tersebut memberikan dua jenis RUU yang masuk dalam Prolegnas yaitu daftar panjang, dan daftar prioritas berdasarkan penilaian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.RUU PKS menjadi salah satu dari 50 RUU prioritas nasional pada periode tersebut.Namun, tidak seluruh kelompok masyarakat memiliki suara yang bulat mengenai RUU PKS. Meminjam istilah hukum, secara kajian sosiologis, beberapa topik sensitif menurut masyarakat masih didiskusikan sejak 17 Desember 2019

[2]. Secara lebih lanjut, tulisan ini akan mencoba untuk membahas secara lebih lanjut definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS yang sempat menjadi perdebatan dari sebagian kelompok masyarakat.Untuk membedah beberapa poin tersebut, penting untuk kembali melihat mismatchyang terjadiantara definisi yang diusulkan denganpemahaman masyarakat secara luas. Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, definisi kekerasan seksual dijabarkansebagai berikut “…setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik

[3].Berdasarkan kata yang digunakan, penulis beragumen terdapat tiga poin penting yaitu bentuk tindakan kekerasan, persetujuan (consent), serta konsekuensi-konsekuensi yang terjadi.Secara kajian demografis, serta sosiologis, kasus kekerasan di Indonesia masih sulit untuk diketahui. Berdasarkan laporan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, sekitar 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun 2019. Meskipun data tersebut hanya berdasarkan laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan, pengadilan agama, serta 239 mitra Komnas Perempuan di 33 provinsi, terdapat peningkatan 6% kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dibandingkan pada tahun sebelumnya

[4]. Data yang dikumpulkan masih belum mampu mencatat keseluruhan kasus mengingat inisiatif yang diberikan oleh lembaga terkait hanya bersifat penanganan kasus/denganmenjemput bola. Meskipun upaya tersebut dalam memberikan gambaran angka dan kasus kekerasan terhadap perempuan, namun pada saat yang sama juga berdampak terhadap kasus-kasus yang tidak dilaporkan, karena bedanya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual. Secara lebih lanjut, penting juga untuk mendiskusikan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki yang hingga saat ini belum didiskusikan secara komprehensif pada masyarakat luas. Keberadaan UU PKS mampu menjadi salah satu solusi untuk memunculkan kepedulian masyarakat terhadap poin-poin yang disampaikan di atas. Poin pertama pada undang-undang tersebut memberikan penjelasan yang empiris mengenai jenis kekerasan seksual yang mungkin terjadi baik pada laki-laki dan/atau perempuan. Pada poin kedua, RUU PKS memberikan penekanan pada kata persetujuan. Konsep persetujuan menjadi hal yang penting untuk dipahami secara lebih lanjut. Kompleksitas, dan lapisan (layers) dari konsep persetujuan penting untukdidiskusikan bersama dengan masyarakat. Contohnya, kekerasan seksual yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga antara Istri atau Suami (pada keluarga konvensional). Tindakan pemaksaan atau tanpa persetujuan dalam aktivitas seksual menjadi isu yang sempat dibahas di media. Pada ranah praktis, bentuk persetujuan verbal seringkali dianggap sebagai persetujuan. Pemahaman yang baik terkait dengan konsep persetujuan menjadi potensi besar bagi RUU PKS dapat diterima oleh masyarakat luas.

Source : Youtube/Cerita Ruang Damai – Pro Kontra RUU PKS

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukan hasil yang baik dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak kekerasan khususnya terhadap anak. Saat ini, sudah banyak lembaga yang ikut serta dalam mengkampanyekan UU Perlindungan Anak melalui aktivitas digital dan langsung. Bukti kesuksesan UU Pelindungan Anak dapat menjadi acuan pentingnya UU PKS dalam upaya penghapusan kekerasan seksual.

Namun, proses legalisasi RUU PKS juga mendapatkan belum mendapat suara penuh dari berbagai kelompok masyarakat. Secara singkat, kelompok masyarakat melihat UU PKS menentang KUHP terkait pasal 284 mengenai perzinaan, dan UUD 1945 Pasal 29 mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara lebih lanjut, keberadaan UU PKS mencoba untuk memberikan definisi yang relevan terkait pemahaman tindakan kekerasan seksual, yang tidak dibahas pada KUHP pasal 284 yang hanya membahas poin perzinaan. Keberadaan dari RUU PKS dan UUD 1945 menjadi tidak relevan karena RUU PKS dianggap tidak ada pembahasan terhadap nilai ketuhanan.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan kesimpulan pentingnya untuk memahami pandangan masyarakat mengenai kekerasan seksual, serta membuka ruang diskusi lebih lanjut terkait dengan pasal-pasal yang dituliskan pada RUU PKS. Oleh sebab itu, penting juga untuk masyarakat agar ikut serta dalam proses perumusan RUU PKS sehingga definisi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, terutama dalam konteks sosial dan budaya Indonesia.

#prokontraRUUPKS #DiRumahAja


Daftar RUU Prolegnas Periode 2020-2024 dapat di akses pada http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list

Status RUU PKS dalam Prolegnas 2020-2024 dapat di akses pada http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/411

Dokumen RUU PKS dapat diakses melalui tautan berikut https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 dapat diakses pada https://drive.google.com/file/d/18fePLROxYEoNbDuFvH9IEshykn_y9RpT/view

Manajemen Konflik dan #GadisBerkacamata

Manajemen Konflik dan #GadisBerkacamata

Beberapa tahun yang lalu, saat status masih sebagai mahasiswa di salah satu Universitas Negeri di kota Bandung, eh Sumedang deng, saya pernah mengikuti mata kuliah Manajemen Konflik.
Mata kuliah ini memang lebih mengarah kepada resolusi konflik, strategi, pertahanan, dan sebagainya. Poin-poin dalam mata kuliah ini lebih banyak membahas konflik dari sudut pandang militer. Terima kasih Pak Dosen!

Dalam kelas manajamen konflik kala itu, salah satu faktor yang sangat penting adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pusaran konflik. Melalui Teori Jejaring Aktor, ada hal yang (sangat) bisa kita pelajari, dan bagaimana aktor-aktor ini berperan.

Ada kabar buruk dan baik yang ingin aku sampaikan. Begini konkawan. Kabar buruknya adalah, bagi saya yang notabene adalah #WargaNegaraBiasa teori ini sangat sulit untuk dipahami dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Butuh waktu, seperti aku yang berusaha untuk melupakannya 🙂

Kabar baiknya, ada cara yang sederhana untuk mengetahui tentang siapa saja aktor-aktor yang terlibat dan apa perannya. Kita bisa mengumpulkan semua berita/artikel/tulisan dari media, jangan dari gosip tetangga. Apalagi grup WA dengan pembukaan “Copas dari grup sebelah”.
Dosen saya bilang begini, “Baca saja berita, kumpulkan artikel-artikel di koran. Hubungkan apa peran antar aktor dengan sebuah benang (merah) dan kasih penjelasan mengenai peristiwa yang dilakukan, maka kalian akan tahu gambaran konflik apa yang sedang dimainkan oleh mereka”

Aku pernah melakukan ini. Dulu, saat memetakan siapa saja aktor yang berpotensi besar dalam persaingan untuk merebut hati si #GadisBerkacamata. Dan ternyata aku gagal. Dia sudah ada yang punya, lah.
Oh iya, seandainya chat-ku dan #GadisBerkacamata dibaca, pasti kalian tau betapa susahnya aku cari topik pembicaraan kala itu. Itupun doi balasnya lama kali. Ah, keong!
Biarlah, itu hanya masa lalu. Di masa depan, kita rebut dia kembali.

Aku berharap setiap konflik tidak berujung kekerasan. Baik secara verbal, fisik, struktural, maupun kultural. 

Terkahir, jangan suka membagikan berita sebelum klarifikasi. Dan jaga #GadisBerkacamata untukku.

Admin,
Ruang Damai

Yayasan Ruang Damai Berkolaborasi dengan GIDI Memberikan Bantuan Alat Pendidikan Kepada Masyarakat Suku Elseng di Jayapura

Yayasan Ruang Damai Berkolaborasi dengan GIDI Memberikan Bantuan Alat Pendidikan Kepada Masyarakat Suku Elseng di Jayapura

Yayasan Ruang Damai berkolaborasi dengan GIDI mengunjungi masyarakat asli Suku Elseng di Kampung Omon, Distrik Gresi Selatan, Kab. Jayapura. Kunjungan kepada masyarakat yang juga merupakan Jemaat GIDI tersebut untuk mendengar kondisi masyarakat di pedalaman dan memberikan bantuan pendidikan.

“Kegiatan kunjungan ini merupakan inisiasi dari hasil diskusi Pdt. Lenis Kogoya dengan perwakilan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama. Inisiasi tersebut disambut karena sejalan dengan program Ruang Damai dalam mendukung pendidikan masyarakat di Papua.” Kata perwakilan Yayasan Ruang Damai.

Dalam kunjungan ini, Pdt. Lenis Kogoya (Perwakilan GIDI) juga mengapresiasi adanya kolaborasi bantuan kepada anak-anak masyarakat suku Elseng, dan berharap pemerintah daerah juga membantu pendidikan masyarakat suku Elseng.

“Anak-anak Suku Elsem merupakan anak bangsa yang juga harus diperhatikan. Kunjungan ini adalah hasil kolaborasi dan bentuk perhatian dari gereja, pemerintah, dan yayasan kepada suku asli di Papua untuk mendukung kegiatan pendidikan.”

Suku Elseng telah sejak jaman Belanda mendiami Kampung Omon dan masih hidup dalam keterbatasan. Frans, perwakilan Suku Elseng juga ingin anak-anak masyarakat ini berkembang seperti suku lainnya di Papua.

“Dari jaman Belanda, kami sudah mendiami wilayah ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap pendidikan anak-anak di suku Elseng. Terima kasih kepada pihak gereja dan yayasan atas dukungannya kepada kami. Saya ingin ke depannya, anak-anak kami bisa berkembang seperti suku lainnya di Indonesia”.

Kegiatan kunjungan berlangsung pada 1 Juli yang juga dihadiri oleh para pendeta GIDI dari berbagai Klasis. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara pihak yayasan, gereja, dan pemerintah pusat.

Webinar “Nduga Kini” oleh Yayasan Ruang Damai

Webinar “Nduga Kini” oleh Yayasan Ruang Damai

Yayasan Ruang Damai menyeleggarakan webinar “Nduga Kini” pada 29 Juli 2021, dengan mengundang pembicara dari berbagai pihak terkait antara lain Pdt. Dora Balubun (Ketua KPKC GKI di Tanah Papua), La Boke (Dinas Sosial Prov. Papua), dan Mufti Makarim (Tenaga Ahli Madya, Kantor Staf Presiden).

Adapun webinar ini diselenggarakan untuk terus menyampaikan kepada masyarakat umum bagaimana situasi masyarakat Nduga yang telah mengungsi sejak tahun 2018.

“Webinar ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Ruang Damai. Masyarakat Nduga telah lama mengungsi sejak tahun 2018, dan kini kita juga perlu mengetahui bagaimana upaya dari berbagai pihak untuk membantu menangani saudara-saudara kita di Nduga” dilansir dari sambutan perwakilan Ruang Damai.

Ketua KPKC GKI di Tanah Papua menyebutkan bahwa kondisi masyarakat Nduga juga sulit ditangani mengingat banyaka titik lokasi pengungsian di Papua. Selain itu, masa pandemi juga semakin menyulitkan penanganan pengungsi.

“Masyarakat Nduga yang berasal dari 13 distrik telah mengungsi sejak tahun 2018 karena konflik senjata di Nduga. Lokasi pengungsian diketahui ada di beberapa tempat antara lain Nabire, Kab. Puncak, Yahukimo, dan paling banyak ada di Wamena (19 titik). Pengungsi Nduga masih belum bisa kembali karena kondisi keamanan dan tidak ada jaminan keselamatan untuk kembali ke kampung halaman masing-masing.”

Sementara itu, dalam paparannya, La Boke yang juga mewakili Kementerian Sosial menyampaikan bahwa sejak awal terjadinya konflik di Nduga sampai saat ini, Kementerian Sosial telah memberikan bantuan darurat kepada masyarakat pengungsi.

“Pemerintah pusat dan Dinas Sosial Provinsi sangat memperhatikan dan mengikuti situasi pengungsi Nduga. Setiap tahun Kementerian Sosial memberikan bantuan rutin berupa beras (100 ton) kepada pemerintah daerah untuk kebutuhan pengungsi, namun bantuan tersebut sepertinya tidak didistribusikan secara baik oleh pemerintah kabupaten.”

Sejalan dengan La Boke, Pdt. Dora Balubun jugua menyampaikan adanya kesulitan distribusi kepada masyarakat di berbagai titik lokasi.

“Kejadian rasisme di Papua, membuat konsentrasi para pengungsi berpindah tempat. Hal ini yang menyulitkan pihaknya kesulitan melakukan pendampingan. Tantangan terberat yang dialami oleh gereja saat ini antara lain faktor keamanan, biaya kunjungan ke titik-titik pengungsi, dan mengorganisir bantuan secara tepat sasaran dan tepat waktu.”

Selain itu, Mufti Makarim juga menyampaikan bahwa selain keakuratan data pengungsi, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk serius menangani pengungsi Nduga yang tersebar di berbagai daerah.

“Penting untuk bekerja sama dengan berbagai pemerintah kabupaten tempat para pengungsi berada. Sehingga dapat mewujudkan harapan tertinggi dari pemerintah pusat yakni pengembalian para pengungsi ke kampungnya masing-masing.”

Dalam penutupnya, perwakilan Kantor Staf Presiden tersebut juga menyampaikan beberapa mekanisme dalam penanganan Nduga, antara lain mekanisme Otsus yang sepenuhnya diserahkan ke daerah berdasarkan penilaian Pemerintah Papua, mekanisme kegiatan pemerintah pusat yang ada di daerah yang dilakukan Kemensos, serta kegiatan yang perencanaannya disusun sendiri oleh pemerintah daerah.

Para narasumber mengapresiasi adanya ruang diskusi yang diselenggarakan oleh Ruang Damai dan menyarankan agar perlunya diskusi lanjutan yang diikuti oleh seluruh lembaga terkait untuk segera mengambil kebijakan terkait penanganan pengungsi Nduga.

Pelatihan Kewirausahaan Sebagai Bentuk Pemberdayaan Para Napiter di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat

Pelatihan Kewirausahaan Sebagai Bentuk Pemberdayaan Para Napiter di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat

 

Pelatihan Kewirausahaan Sebagai Bentuk Pemberdayaan Para Napiter di Lapas Gunung Sindur

Nur Ihsanti Amalia, Ruang Damai

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrPFNAa8YBjvs1fkvd57Y3g

Program pemberdayaan, baik dari segi sosial maupun ekonomi memang sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, sektor perusahaan, maupun sektor sosial yang meliputi Non-Government Organization. Program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pun sudah sejak lama menjadi salah satu program unggulan dalam pembangunan. Terlebih, salah satu tujuan pembangunan ialah menciptakan masyarakat yang berdaya atau memiliki daya, kekuatan, atau kemampuan baik dari segi individu, sosial, maupun ekonomi (Widjajanti, 2011). Lebih lanjut lagi, Widjajanti (2011) juga menjelaskan bahwa berdaya memiliki arti kemandirian dimana individu diharapkan dapat memiliki kemandirian berpikir, bertindak dan melakukan apa yang mereka lakukan.

Hal ini pula yang dilakukan oleh Ruang Damai dalam upayanya berkontribusi dalam program pemberdayaan narapidana terorisme agar kelak mereka dapat kembali melaksanakan peran sosialnya di masyarakat dan memiliki kemandirian dalam menghadapi kehidupan. Salah satunya melalui pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para narapidana terorisme di Lapas Gunung Sindur mengenai konsep kewirausahaan yang dapat mereka terapkan selepas bebas dari masa tahanannya. Program ini dianggap tepat diberikan guna mempersiapkan mereka menyusun berbagai rencana untuk masa depannya nanti selepas bebas. Program ini juga sesuai dengan konsep pemberdayaan dimana sasaran utamanya adalah masyarakat yang lemah dan tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada (Widjajanti, 2011). Hal tersebut sesuai dengan sasaran program yaitu narapidana terorisme yang saat ini membutuhkan berbagai fasilitas belajar dan mempersiapkan dirinya dengan berbagai skill atau keahlian sebagai bekal kembali ke masyarakat.

Pelatihan ini diikuti oleh narapidana terorisme dengan narasumber yang juga merupakan narapidana terorisme yang memang sebelum ditangkap memiliki business online yang sudah cukup maju dan memiliki omset cukup besar.Pelatihan dengan tema ”Manajemen Bisnis Online”, bertujuan memberikan pengetahuan kepada mereka mengenai proses yang terjadi pada bisnis online beserta tips dan trick yang bisa diterapkan jika kelak ingin memulai business online. Pelatihan ini juga membahas berbagai hal mulai dari pengenalan bisnis online, aplikasi yang dapat digunakan untuk bisnis online, hingga cara-cara promosi yang bisa dilakukan. Pelatihan pun berjalan lancar dan para narapidana terorisme mengaku senang ada kegiatan seperti ini sehingga pemikiran mereka menjadi lebh terbuka dengan adanya berbagai kesempatan usaha yang bisa mereka lakukan selepas bebas nanti.

 

Gambar : Narapidana Teroris sedang mengikuti pelatihan kewirausahaan

 

Sebut saja Andi, salah satu narapidana terorisme yang mengikuti pelatihan kewirausahaan di Lapas Gunung Sindur, begitu antusias memerhatikan materi yang diberikan, bahkan sesekali ia pun bertanya untuk menambah pengetahuan yang dimiliki. Menurutnya, kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh para narapidana terorisme karena mereka membutuhkan aktivitas yang dapat membantu mereka menyusun rencana selepas bebas nanti. Sudah sepatutnya, program pemberdayaan seperti ini terus dilakukan untuk mengoptimalkan kembali para narapidana terorisme agar bisa produktif, berdaya dan memiliki peran di masyarakat. Hal ini dilakukan agar kedepannya mereka tidak lagi bergabung dengan jaringannya dan dapat berperilaku sebagaimana mestinya. Akan tetapi, masih diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk membuat program-program sejenis ini mampu berjalan dan membawa dampak positif bagi banyak pihak. Tak cukup sampai disini, pendampingan atau mentoring pun juga dibutuhkan untuk memastikan para penerima manfaat ini dapat menerapkan ilmu yang sudah dimiliki hingga akhirnya dapat membantu mereka terus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Referensi:
Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 15-27.

Toleransi

Toleransi

Toleransi atau Toleran secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin “tolerare” yang berarti “sabar dan menahan diri”. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu (perseorang-an) baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.

Contoh sikap toleransi secara umum antara lain: menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang sukurasagama, dan antar golongan.

Istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti:

  • Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita;
  • Tidak mencela/menghina agama lain dengan alasan apapun; serta
  • Tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing.

Covid-19 dan Benteng Keluarga

Covid-19 dan Benteng Keluarga

Physical distancing (jaga jarak) dan Stay at home (di rumah saja) adalah solusi dalam menyikapi Covid-19. Ini adalah consensus (ijmak) para ahli kesehatan dan kebijakan yang diterapkan di beberapa negara, di antaranya Indonesia, USA, dan beberapa negara lain, yang tujuannya untuk menghentikan pergerakan dan memutus mata rantai penularan covid-19 sekaligus roda ekonomi terus bergerak, tidak lumpuh sama sekali.
Berbondong-bondong dunia kerja dan Pendidikan berubah wajah dari offline menjadi online. Revolusi work for home, kerja dari rumah, meningkatkan intensitas pertemuan dengan keluarga, kerja sembari berada di tengah-tengah anak-anak yang sedang bermain dan istri menyediakan kopi hangat, dan juga meningkatkan kebutuhan terhadap internet; Presiden rapat via online, Menteri dengan staf-stafnya rapat dan kordinasi via online, dosen mengajar mahasiswa/mahasiswa via online, owner dan direktur perusahaan rapat dan kordinasi dengan karyawan via online, pimpinan organisasi berkordinasi dan rapat dengan jajaran pengurus via online, dan seterusnya. Covid-19 semakin menyadarkan kita betapa pentingnya rumah dan keluarga.
Benteng Utama.

Ilustrasi : Aktivitas sehari-hari

Di hari-hari normal, bagi orangtua yang bekerja dan berkarir, rumah adalah tempat beristirahat dari lelahnya bekerja, tempat kembali dari bepergian, dan tempat tidur. Gambaran ini sebentuk rutinitas ritme kehidupan sehari-hari yang ritualistik bolak-balik rumah-kator, rumah-pabrik, rumah-tempat kerja. Covid-19 membolak-balik keadaan semua itu, tak ada lagi kisah anak yang jarang bertemu dengan orangtua atau istri jarang bersua dengan suami. Keakraban dan kehangatan keluarga tercipta sedemikian rupa. Semakin menyadari bahwa rumah dan keluarga adalah benteng utama di saat musibah dan wabah melanda.

Cukup viral statement yang mengatakan bahwa tim medis adalah benteng utama dalam melawan covid-19. Asumsi ini justru dibantah oleh salah seorang tim medis sendiri dengan mengatakan, bahwa benteng utama melawan covid-19 adalah warga masyarakat atau individu kita masing-masing, dan tim medis adalah benteng terakhir.
Jika mengacu pada pepatah, “lebih baik mencegah daripada mengobati” atau mengacu pada kaidah fikih “menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”, maka pandangan salah satu tim kesehatan itu tepat. Kesehatan dan menjaga diri dari sakit adalah paling utama dan lebih utama dari mengobati. Menjaga diri agar tetap sehat, memiliki imunitas yang prima, dan terjaga dari sakit merupakan tugas setiap orang yang harus didahulukan. Mengobati sebagai tugas tim medis adalah solusi terakhir jika seseorang terpapar covid-19, bahkan ini bukanlah sesuatu yang diinginkan, dan sebisa mungkin tidak terjadi.

Ilustrasi : Seseorang yang tidak menjaga kesehatannya

Benteng utama selain diri sendiri, adalah keluarga. Kebijakan dan saran agar di rumah saja adalah bukti nyata betapa keluarga adalah benteng utama setiap individu. Jauh sebelum adanya negara dan organisasi yang mengatur manusia, keluarga adalah unit kecil yang secara natural sudah memiliki unsur mengatur, berbagi peran, membuat aturan yang disepakati bersama anggota keluarganya yang terdiri dari orangtua dan anak, lalu bertambah ada cucu, kakek/nenek, dan seterusnya. Keluarga merupakan organisasi paling kuno dan paling awal, paling senior dari organisasi manapun, karenanya lebih mapan dan teruji daya tahannya sebagai benteng.
Sejatinya, negara pun atau organisasi massa pun isinya terdiri dari keluarga demi keluarga yang masing-masing memiliki anggotanya sendiri. Jika negara ingin baik dan sehat, maka harus dimulai dari keluarga-keluarga yang baik dan sehat. Jika keluarga ingin baik dan sehat, maka harus dimulai dari individu-individu anggota keluarganya. Kebijakan di rumah saja semakin mempertegas eksistensi dan peran keluarga begitu besar.
Sebaliknya, negara akan rusak dan tidak sehat, karena disebabkan setiap keluarga tidak menciptakan hidup yang baik dan sehat. Keluarga yang rusak dan tidak sehat, disebabkan masing-masing anggotanya hidup tidak sehat.
Apabila bahu membahu, gotong royong, dan saling menjaga kesehatan serta saling mengingatkan cuci tangan, physical distancing ketika bertemu orang dan tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan yang sangat penting antar anggota keluarga dan antar keluarga akan menciptakan kehidupan yang sehat yang berjejaring, berkelindan, dan menasional.
Persoalan keluarga dalam perepektif fikih Islam masuk ke dalam rumpun al-ahwal al-syakhsiyah (perdata), bukan termasuk jinayat (pidana). Sehingga, jika muncul permasalahan baik antara suami dan istri atau orangtua dan anaknya cara penyelesaiannya lebih diutamakan dengan cara-cara kekeluargaan dan musyawarah. Ini selaras dengan jati diri bangsa kita yang mengarusutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sehingga jika ada pertengkaran, konflik, perselisihan, pernikahan, perjodohan—baik pilihan sendiri atau pilihan orangtua— dan kesalahpahaman serta persoalan lain seperti warisan, meniscayakan adanya mediator pihak ketiga—bisa orang yang diikuti dan dipandang seperti ulama di jalur kultur atau pihak KUA/Peradilan Agama di jalur struktur formal negara—untuk mencoba menengahi dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Inilah wujud moderasi Islam dan jati diri bangsa bersinergi.
Adalah sikap yang ekstrim, berlebihan, dan jauh dari sikap moderat dan menyimpang dari jati diri bangsa jika semua persoalan keluarga dan rumah tangga secara serta merta diseret ke dalam kategori pidana dan penyelesaiannya secara kaku melalui hukum dan penjara.
Tak semua persoalan diselesaikan dengan hukum negara dan penjara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah edukasi, pencerahan, dan menumbuhkan kesadaran secara terus menerus dalam proses transformasi menuju masyarakat yang lebih baik melalui jalur kultural.
Sebagaimana dalam menangani covid-19, bukan hanya diselesaikan melalui jalur legal formal pemerintah, akan tetapi juga masing-masing individu masyarakat melalu jalur kultural dengan memberi pencerahan dan kesadaran kepada anggota keluarganya. Taat dan mematuhi peraturan pemerintah pun bagian dari upaya masyarakat dalam menangani covid-19.

Soldaritas
Covid-19 mempersatukan rakyat Indonesia dan umat manusia sedunia. Sisa-sisa polaritas akibat politik pasca pemilu, harus segera diakhiri. Solidaritas dibangun dan dikokohkan. Persatuan adalah kunci dalam menghadapi covid-19.
Cukup membanggakan, sikap keagamaan para ulama dan hampir seluruh lembaga fatwa yang otoritatif umat Islam sedunia satu suara dan bulat dalam menyikapi covid-19. Inilah yang disebut ijmak (consensus) di mana seluruh ulama sedunia baik Mesir, Saudi Arabiah, Indonesia, dan negara mayorias muslim lainnya bersepakat bahwa untuk menghindari kerumunan yang berpotensi semakin menyebarnya covid-19, maka umat Islam tidak mengadakan shalat Jumatan dan shalat berjamaah di Masjid. Jumatan diganti dengan shalat dzuhur di rumah. Seluruh shalat lima waktu, sunnah, tarawih, dan witir di rumah. Pemerintah Saudi juga menutup ibadah umrah. Yang membanggakan lagi, solidaritas antar golongan di internal Islam di Indonesia, sebagai negara yang penduduk muslimnya terbesar sedunia, yakni MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas lain pun bersatu dan bersepakat dengan fatwa tersebut.
Saat ini situasinya sudah seperti sedang berperang melawan covid-19, sebagai common enemy (musuh bersama). Bahkan lebih sulit menghadapinya. Jika berperang melawan kolonialisme, rakyat Indonesia berhasil menghadapinya dan merdeka, sebab musuh yang dihadapi terlihat oleh mata dan bersifat fisik. Ini pun karena rakyat Indonesia bersatu. Sehingga persatuan Indonesia sebagai jati diri bangsa dimasukan dalam Pancasila.
Sedangkan covid-19 ini musuh yang tidak terlihat mata, gerakannya sangat cepat, bisa menerobos benteng pertahanan sekuat apapun, bisa menyusup ke mana pun, berpindah dengan lincah menularkannya dari satu orang ke orang yang lain, dan mengalahkan serta menjatuhkan siapapun. Covid-19 menyasar pada siapapun, tanpa pandang bulu, dan tanpa memandang keimanan serta segala identitas. Seluruh manusia beragama apapun, Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan yang lainnya, terpapar covid-19. Negara Barat maupun Timur terpapar covid-19.
Islam mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh umat manusia yang sedang mendapatkan cobaan musibah berupa wabah dengan memberinya pahala kesyahidan. Seluruh manusia yang berperang melawan covid-19 dengan usaha yang sungguh-sungguh dan berbagai ragam cara akan mendapatkan pahala syahid; orang-orang yang di rumah saja, dengan niat agar tidak berkerumun yang nantinya akan tertular-menularkan covid-19 oleh dan kepada orang lain serta terputusnya mata rantai covid-19 adalah syahid; pekerja yang demi mencari nafkah sembari berikhtiar menghindari covid-19 dengan menggunakan masker dan tidak bersentuhan fisik adalah syahid; tim medis yang berjibaku dalam menangani dan merawat para pasien yang terkena covid-19 adalah syahid; relawan kemanusiaan yang bergotong royong bersama para dermawan adalah syahid.
Solidaritas yang besar dan menyeluruh—meminjam perspektif Ernest Renan—adalah wujud dari sebuah bangsa. Sebab itulah bukti dari jiwa dan kehendak untuk hidup bersama yang sebermula, menurut Otto Bauer, dari ‘persamaan nasib’.
Solidaritas diwujudkan melalui gotong royong semua anak bangsa. Esensi Pancasila, kata Bung Karno, adalah gotong royong. Sikap gotong royong di bumi nusantara sudah hidup dan dihidupkan oleh penduduknya selama ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Gotong royong adalah salah satu nilai (value) dan karakter dasar bangsa ini. Selaras dengan al-ta’awun (saling tolong menolong) dan al-takaful (solidaritas) dalam Islam.
Bukan hanya pihak pemerintah yang berkewajiban dalam menghadapi dan menyelesaikan covid-19, akan tetapi juga seluruh rakyat berkewajiban; bagi kalangan pengusaha yang memiliki kelebihan harta, harus membantu pemerintah dan rakyat pada umumnya dengan harta dan fasilitas; tenaga medis dengan keahliannya; relawan dengan tenaganya; ulama dengan fatwa, pencerahan, penyadaran, dan pendampingannya kepada umat; masing-masing individu dengan pro aktif dengan saling mengingatkan kepada anggota keluarganya.

Oleh. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU