Yayasan Ruang Damai menyeleggarakan webinar “Nduga Kini” pada 29 Juli 2021, dengan mengundang pembicara dari berbagai pihak terkait antara lain Pdt. Dora Balubun (Ketua KPKC GKI di Tanah Papua), La Boke (Dinas Sosial Prov. Papua), dan Mufti Makarim (Tenaga Ahli Madya, Kantor Staf Presiden).

Adapun webinar ini diselenggarakan untuk terus menyampaikan kepada masyarakat umum bagaimana situasi masyarakat Nduga yang telah mengungsi sejak tahun 2018.

“Webinar ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Ruang Damai. Masyarakat Nduga telah lama mengungsi sejak tahun 2018, dan kini kita juga perlu mengetahui bagaimana upaya dari berbagai pihak untuk membantu menangani saudara-saudara kita di Nduga” dilansir dari sambutan perwakilan Ruang Damai.

Ketua KPKC GKI di Tanah Papua menyebutkan bahwa kondisi masyarakat Nduga juga sulit ditangani mengingat banyaka titik lokasi pengungsian di Papua. Selain itu, masa pandemi juga semakin menyulitkan penanganan pengungsi.

“Masyarakat Nduga yang berasal dari 13 distrik telah mengungsi sejak tahun 2018 karena konflik senjata di Nduga. Lokasi pengungsian diketahui ada di beberapa tempat antara lain Nabire, Kab. Puncak, Yahukimo, dan paling banyak ada di Wamena (19 titik). Pengungsi Nduga masih belum bisa kembali karena kondisi keamanan dan tidak ada jaminan keselamatan untuk kembali ke kampung halaman masing-masing.”

Sementara itu, dalam paparannya, La Boke yang juga mewakili Kementerian Sosial menyampaikan bahwa sejak awal terjadinya konflik di Nduga sampai saat ini, Kementerian Sosial telah memberikan bantuan darurat kepada masyarakat pengungsi.

“Pemerintah pusat dan Dinas Sosial Provinsi sangat memperhatikan dan mengikuti situasi pengungsi Nduga. Setiap tahun Kementerian Sosial memberikan bantuan rutin berupa beras (100 ton) kepada pemerintah daerah untuk kebutuhan pengungsi, namun bantuan tersebut sepertinya tidak didistribusikan secara baik oleh pemerintah kabupaten.”

Sejalan dengan La Boke, Pdt. Dora Balubun jugua menyampaikan adanya kesulitan distribusi kepada masyarakat di berbagai titik lokasi.

“Kejadian rasisme di Papua, membuat konsentrasi para pengungsi berpindah tempat. Hal ini yang menyulitkan pihaknya kesulitan melakukan pendampingan. Tantangan terberat yang dialami oleh gereja saat ini antara lain faktor keamanan, biaya kunjungan ke titik-titik pengungsi, dan mengorganisir bantuan secara tepat sasaran dan tepat waktu.”

Selain itu, Mufti Makarim juga menyampaikan bahwa selain keakuratan data pengungsi, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk serius menangani pengungsi Nduga yang tersebar di berbagai daerah.

“Penting untuk bekerja sama dengan berbagai pemerintah kabupaten tempat para pengungsi berada. Sehingga dapat mewujudkan harapan tertinggi dari pemerintah pusat yakni pengembalian para pengungsi ke kampungnya masing-masing.”

Dalam penutupnya, perwakilan Kantor Staf Presiden tersebut juga menyampaikan beberapa mekanisme dalam penanganan Nduga, antara lain mekanisme Otsus yang sepenuhnya diserahkan ke daerah berdasarkan penilaian Pemerintah Papua, mekanisme kegiatan pemerintah pusat yang ada di daerah yang dilakukan Kemensos, serta kegiatan yang perencanaannya disusun sendiri oleh pemerintah daerah.

Para narasumber mengapresiasi adanya ruang diskusi yang diselenggarakan oleh Ruang Damai dan menyarankan agar perlunya diskusi lanjutan yang diikuti oleh seluruh lembaga terkait untuk segera mengambil kebijakan terkait penanganan pengungsi Nduga.